Hukum

Kapolres Jakarta Barat Dilaporkan Propam Mabes Polri Terkait Sengketa Tanah Dekat Greja

Afinnews.co.id | jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasionai Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (DPN GN-PK), Adi Warman meminta agar dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara.

“Hal ini untuk menguju bantahan Kapolres Jakbar, Kombes Pol Ady Wibowo serta menegakan agar transparansi berkeadilan dapat diwujudkan sesuai dengan tekad Kapolri,” ujar Adi Warman dalam siaran persnya kepada wartawan.

Ingat tekat Polri sesuai visi misi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan).

Dengan adanya olah TKP maka akan terungkap fakta yang adil, apakah tindakan Polres Jakarta Barat sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) kepolisian yang berbasis data dan informasi yang benar dan tidak berpihak.

Siarapan pers ini muncul setelah adanya bantahan melalui media dari Kombes Pol Ady Wibowo terkait dengan dugaan pelanggaran, penyimpangan dalam melaksanakan tugas Kapolres Jakarta Barat dan 64 anggotanya ke Divisi Propam Mabes Polri pada tanggai 4 Februari 2021 lalu.

Kapolres Ady dinilai adanya keberpihakan dan ketidak profesionaian dalam penguasaan fisik berupa pemagaran tanah seiuas i 4.400 m2.

Obyek terletak di Perumahan Citra Garden 2 Blok O Rt 006 Rw 012 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang masih dalam status sengketa Tata Usaha Negara/Perdata.

Meninjau lokasi
Pada minggu tanggal 7 Februari 2021, tim Propam Polda Metro Jaya dipimpin oleh AKP Widtmo telah meninjau ke lokasi dan melakukan wawancara dengan sebagian ahli waris Mardjuk alias Madjuk yang menjadi korban brutalisasi oknum Polres Jakarta Barat.

Menurut M. Arlfsyah Matondang yang didampingi Jarjl Zaidan dari LABH Pro Justitia” DPN GN-PK selaku kuasa hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk meminta perlindungan kepada Kapolres Kombes Ady Wibowo pada Senin 1 Februari 2021.

Kedatangannya untuk meminta perlindungan hukum atas kesewenang-wenangan oknum anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres.

Di lokasi tanah sengketa serta menjelaskan duduk masalah hukumnya dan meminta agar Polres menghormati proses hukum yang sedang berjalan ditingkat banding.

Ketika bertemu Kombes Pol Ady Wibowo, tidak menanggapi sama sekali dan membenarkan tindakan anak buahnya dan Pieter Handoko Cs di lokasi tanah sengketa. “Saya tidak ingin berdebat kusir dengan kuasa hukum para ahli waris.”

Oleh sebab itu atas sikapnya itu Kuasa Hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk menyampaikan protes karas terhadap tindakan Ady Wibowo.

Atas protes keras tersebut tidak juga ditanggapi oleh Kapolres Jakarta Barat, maka dilaporkan ke Propam Divisi Mabes Polri dengan melampirkan bukti-bukti berupa saksi, video dan foto-foto yang menguatkan laporannya.

“Berdasarkan fakta-fakta yang klien kami ungkapkan, dikaitkan dengan keterangan saksi, ada dugaan kuat beredar dukungan uang yang besar dalam kasus ini,” ujar pengacara ahli waris.

Fakta di lokasi, tujuh orang ahli Maris Majuk tanpa membawa apa-apa dihadapkan lebih dari seratus personel Polri dan TNI sebagian bersenjata lengkap. Mereka meminta ponsel ahli waris dan disuruh jalan jongkok ke mobil Polisi dan akhirnya diamankan di Pos Satpam Gereja.(*)

Share this :