LokalNasional

PERNYATAAN KETUM PRD, SETELAH HUT DI BUBARKAN POLISI DAN MASSA

AFINEWS.CO.ID|SURABAYA, Partai Demokratik Rakyat (PRD) mengkritik mereka yang mengganggu peringatan hari jadi partai ke-23 di sejumlah daerah. Pada hari Senin 22 Juli PRD mengklaim ulang tahun ke 23 pembentukan partai telah diganggu oleh pejabat dan pihak lain.

“Mengecam aparat negara yang telah gagal memberikan jaminan keamanan dan melindungi kegiatan PRD yang damai dan demokratis,” kata pernyataan PRD yang ditandatangani oleh Ketua Umum Agus Jabo Priyono, Selasa (23/7).

“Ada indikasi di beberapa daerah bahwa pejabat negara benar-benar tunduk atau mengambil bagian dalam tindakan yang melanggar aturan dasar negara dan negara dengan berbagai tindakan seperti yang disebutkan di atas,” kata Jabo.

Dalam pernyataannya, PRD mengatakan bahwa gangguan dari pejabat negara dan pihak lain terjadi di Jakarta, Tuban, Kendari, Malang dan Surabaya.

“Bahwa selama ini PRD sering mengadakan kegiatan politik terbuka seperti diskusi, seminar dan sejenisnya dengan melibatkan berbagai pihak, tetapi tidak pernah menghadapi gangguan seperti sekarang ini.”

Dalam pernyataannya, Jabo juga mengklarifikasi tuduhan terhadap PRD sebagai penerus Partai Komunis Indonesia (PKI). Tuduhan itu beredar luas di media sosial beberapa hari sebelum peringatan 23 tahun PRD.

Jabo mengatakan tuduhan itu bohong, atau bohong. PRD, lanjutnya, adalah partai yang diakui oleh negara melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.UM.06.08-164 tanggal 24 Februari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik.

“PRD juga disahkan sebagai partai yang ikut serta dalam pemilihan umum 1999 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemilihan Partai Politik Peserta Pemilu 1999,” kata Jabo.

Jabo menjelaskan tuduhan bahwa reinkarnasi PRD dari PKI telah dihembuskan, pertama, oleh rezim Orde Baru yang anti-demokrasi. “Partai-partai yang sekarang mengangkat narasi yang sama adalah elemen anti-demokrasi seperti Orde Baru,” katanya.

Sebelumnya, kantor PRD Jawa Timur di Bratang Gede, Surabaya, dikunjungi oleh sejumlah anggota organisasi masyarakat yang menolak peringatan 23 tahun berdirinya partai.

Organisasi masyarakat sipil yang menduduki Kantor PRD Jawa Timur meliputi Front Pembela Islam (FPI), Tentara Pembela Islam (LPI) dari Asosiasi Putra dan Putri Keluarga Angkatan Darat (Munafik), dan Forum Komunikasi Pensiunan Tentara Militer Indonesia (FKPPI) ). Ketegangan di sekitar lokasi juga tampak tak terhindarkan.

Menyaksikan lokasi, kejadian dimulai ketika 40 anggota PRD mengadakan perayaan ulang tahun ke 23 PRD di sekretariat dua lantai pada Senin (22/7) malam. Program ini diubah dari diskusi yang sebelumnya telah dibatalkan di restoran nomor satu milik Gubernur Suryo di Surabaya.

“Awalnya kami berkumpul karena ada perayaan HUT PRD, ucapan syukur hanya berupa kerucut. Tapi waktu sambutan dan pembukaan seorang petugas kepolisian datang untuk mengatakan bahwa acara itu dipercepat,” kata Ketua Dewan PRD Jawa Timur, Hermawan, Senin (22/7).

Setelah mendapatkan informasi, ia kemudian merilis semua atribut dalam bentuk spanduk acara dan bendera PRD. Mereka kemudian dievakuasi oleh polisi untuk meninggalkan lokasi.

Tidak lama kemudian, sejumlah organisasi massa tiba di lokasi. Mereka memadati jalan, membuat lalu lintas di daerah Bratang Gede mengalami kemacetan.

Mereka tampaknya bermediasi dengan polisi dan RT setempat. Setelah beberapa menit sejumlah personel FPI kemudian melakukan pembakaran bendera PRD tepat di tengah perempatan jalan.

“Partai PRD ini sudah dilarang, publik harus tahu ini,” kata LPI Laskar Wali Kota Surabaya Agus Fachrudin. (*)

sumber : cnn[dot]com

Share this :