Hukum

KETUA BAWASLU SURABAYA DI COPOT AKIBAT TAK NETRAL

AFINEWS.CO.ID| Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi memberhentikan sanksi dari jabatannya kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo.

Putusan nomor 87-PKE-DKPP / V / 2019 dibacakan saat persidangan kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Rapat DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

“DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua teradu I Hadi Margo Sambodo selaku ketua dan merangkap anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak pembacaan putusan ini,” kata ketua majelis Muhammad.

Penggugat kasus ini adalah Anas Karno sebagai pengacara khusus Whisnu Sakti Buana, Wakil Walikota Surabaya yang juga (mantan) Ketua DPC PDI Perjuangan DPC Kota Surabaya.

Majelis hakim mengatakan bahwa teradu I Hadi Margo Sambodo dan IV keempat Muhammad Agil Akbar sebagai penyelenggara Pemilu 2019 terbukti tidak netral dan berpihak pada kepentingan tertentu.

Hal itu, dibuktikan dari Screen Shot pesan di grup Whatsapp yang menunjukkan bahwa teradu I Hadi Margo dan Kompon IV Muhammad Agil secara aktif mengkonsolidasikan Pengawas Pemilihan Distrik (Panwascam) untuk memenangkan kandidat legislatif tertentu di legislatif 2019 atau pemilihan legislatif.

“Teradu I dan para sukarelawan secara aktif terlibat dalam konsolidasi para relawan Panwascam dan FU untuk memenangkan FU dalam Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Walikota Surabaya pada tahun 2020,” kata Majelis Hakim.

“Melalui salah satu saksi yang hadir, pengadu menjelaskan bahwa teradu I, II dan IV diduga telah menghadiri pertemuan konsolidasi tim pemenang FU yang diadakan di daerah Mojosari, Mojokerto,” kata Majelis Hakim.

Untuk diketahui bahwa pemutusan jabatan sebagai ketua tidak menghilangkan status Hadi Margo sebagai anggota atau komisaris Bawaslu. Hak dan kewajibannya sebagai anggota / komisaris tetap melekat pada orang yang bersangkutan.

Selain itu, DKPP juga memberlakukan Sanksi untuk Peringatan Keras Terakhir terhadap teradu IV Muhammad Agil Akbar sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu Surabaya sejak Putusan ini dibacakan.

Sementara itu teradur II, Baliyya Yaqub, III, Usman, dan V, Hidayat sebagai Anggota Bawaslu Surabaya, DKPP memberikan sanksi berupa Peringatan. (*)

Share this :